Kerajaan Sriwijaya

   Kerajaan Sriwijaya (atau juga disebut Srivijaya) adalah salah satu kemaharajaan maritim yang kuat di pulau Sumatera dan banyak memberi pengaruh di Nusantara dengan daerah kekuasaan membentang dari Kamboja, Thailand, Semenanjung Malaya, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi. Dalam bahasa Sansekerta, sri berarti “bercahaya” dan wijaya berarti “kemenangan”.

         Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7; seorang pendeta Tiongkok, I Tsing, menulis bahwa ia mengunjungi Sriwijaya tahun 671 dan tinggal selama 6 bulan. Prasasti yang paling tua mengenai Sriwijaya juga berada pada abad ke-7, yaitu prasasti Kedukan Bukit di Palembang, bertarikh 682. Kemunduran pengaruh Sriwijaya terhadap daerah bawahannya mulai menyusut dikarenakan beberapa peperangan diantaranya serangan dari raja Dharmawangsa Teguh dari Jawa di tahun 990, dan tahun 1025 serangan Rajendra Chola I dari Koromandel, selanjutnya tahun 1183 kekuasaan Sriwijaya dibawah kendali kerajaan Dharmasraya.

        Setelah Sriwijaya jatuh, kerajaan ini terlupakan dan eksistensi Sriwijaya baru diketahui secara resmi tahun 1918 oleh sejarawan Perancis George Cœdès dari École française d’Extrême-Orient.

Historiografi

        Tidak terdapat catatan lebih lanjut mengenai Sriwijaya dalam sejarah Indonesia; masa lalunya yang terlupakan dibentuk kembali oleh sarjana asing. Tidak ada orang Indonesia modern yang mendengar mengenai Sriwijaya sampai tahun 1920-an, ketika sarjana Perancis George Cœdès mempublikasikan penemuannya dalam koran berbahasa Belanda dan Indonesia. Coedès menyatakan bahwa referensi Tiongkok terhadap “San-fo-ts’i”, sebelumnya dibaca “Sribhoja”, dan beberapa prasasti dalam Melayu Kuno merujuk pada kekaisaran yang sama.

         Sriwijaya menjadi simbol kebesaran Sumatera awal, dan kerajaan besar Nusantara selain Majapahit di Jawa Timur. Pada abad ke-20, kedua kerajaan tersebut menjadi referensi oleh kaum nasionalis untuk menunjukkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan negara sebelelum kolonialisme Belanda.

Sriwijaya disebut dengan berbagai macam nama. Orang Tionghoa menyebutnya Shih-li-fo-shih atau San-fo-ts’i atau San Fo Qi. Dalam bahasa Sansekerta dan Pali, kerajaan Sriwijaya disebut Yavadesh dan Javadeh. Bangsa Arab menyebutnya Zabaj dan Khmer menyebutnya Malayu. Banyaknya nama merupakan alasan lain mengapa Sriwijaya sangat sulit ditemukan. Sementara dari peta Ptolemaeus ditemukan keterangan tentang adanya 3 pulau Sabadeibei yang kemungkinan berkaitan dengan Sriwijaya.

        Sekitar tahun 1993, Pierre-Yves Manguin melakukan observasi dan berpendapat bahwa pusat Sriwijaya berada di Sungai Musi antara Bukit Seguntang dan Sabokingking (terletak di provinsi Sumatera Selatan sekarang). Namun sebelumnya Soekmono berpendapat bahwa pusat Sriwijaya terletak pada kawasan sehiliran Batang Hari, antara Muara Sabak sampai ke Muara Tembesi (di provinsi Jambi sekarang), dengan catatan Malayu tidak di kawasan tersebut, jika Malayu pada kawasan tersebut, ia cendrung kepada pendapat Moens, yang sebelumnya juga telah berpendapat bahwa letak dari pusat kerajaan Sriwijaya berada pada kawasan Candi Muara Takus (provinsi Riau sekarang), dengan asumsi petunjuk arah perjalanan dalam catatan I Tsing, serta hal ini dapat juga dikaitkan dengan berita tentang pembangunan candi yang dipersembahkan oleh raja Sriwijaya (Se li chu la wu ni fu ma tian hwa atau Sri Cudamaniwarmadewa) tahun 1003 kepada kaisar Cina yang dinamakan cheng tien wan shou (Candi Bungsu, salah satu bagian dari candi yang terletak di Muara Takus). Namun yang pasti pada masa penaklukan oleh Rajendra Chola I, berdasarkan prasasti Tanjore, Sriwijaya telah beribukota di Kadaram (Kedah sekarang).

Pembentukan dan pertumbuhan

        Belum banyak bukti fisik mengenai Sriwijaya yang dapat ditemukan. Kerajaan ini menjadi pusat perdagangan dan merupakan negara maritim, namun kerajaan ini tidak memperluas kekuasaannya di luar wilayah kepulauan Asia Tenggara, dengan pengecualian berkontribusi untuk populasi Madagaskar sejauh 3.300 mil di barat. Beberapa ahli masih memperdebatkan kawasan yang menjadi pusat pemerintahan Sriwijaya, selain itu kemungkinan kerajaan ini biasa memindahkan pusat pemerintahannya, namun kawasan yang menjadi ibukota tetap diperintah secara langsung oleh penguasa, sedangkan daerah pendukungnya diperintah oleh datu setempat.

         

         Kekaisaran Sriwijaya telah ada sejak 671 sesuai dengan catatan I Tsing, dari prasasti Kedukan Bukit pada tahun 682 di diketahui imperium ini di bawah kepemimpinan Dapunta Hyang. Di abad ke-7 ini, orang Tionghoa mencatat bahwa terdapat dua kerajaan yaitu Malayu dan Kedah menjadi bagian kemaharajaan Sriwijaya. Berdasarkan prasasti Kota Kapur yang yang berangka tahun 686 ditemukan di pulau Bangka, kemaharajaan ini telah menguasai bagian selatan Sumatera, pulau Bangka dan Belitung, hingga Lampung. Prasasti ini juga menyebutkan bahwa Sri Jayanasa telah melancarkan ekspedisi militer untuk menghukum Bhumi Jawa yang tidak berbakti kepada Sriwijaya, peristiwa ini bersamaan dengan runtuhnya Tarumanagara di Jawa Barat dan Holing (Kalingga) di Jawa Tengah yang kemungkinan besar akibat serangan Sriwijaya. Sriwijaya tumbuh dan berhasil mengendalikan jalur perdagangan maritim di Selat Malaka, Selat Sunda, Laut China Selatan, Laut Jawa, dan Selat Karimata.

         Ekspansi kerajaan ini ke Jawa dan Semenanjung Malaya, menjadikan Sriwijaya mengontrol dua pusat perdagangan utama di Asia Tenggara. Berdasarkan observasi, ditemukan reruntuhan candi-candi Sriwijaya di Thailand dan Kamboja. Di abad ke-7, pelabuhan Cham di sebelah timur Indochina mulai mengalihkan banyak pedagang dari Sriwijaya. Untuk mencegah hal tersebut, Maharaja Dharmasetu melancarkan beberapa serangan ke kota-kota pantai di Indochina. Kota Indrapura di tepi sungai Mekong, di awal abad ke-8 berada di bawah kendali Sriwijaya. Sriwijaya meneruskan dominasinya atas Kamboja, sampai raja Khmer Jayawarman II, pendiri imperium Khmer, memutuskan hubungan dengan Sriwijaya di abad yang sama. Di akhir abad ke-8 beberapa kerajaan di Jawa, antara lain Tarumanegara dan Holing berada di bawah kekuasaan Sriwijaya. Menurut catatan, pada masa ini pula wangsa Sailendra bermigrasi ke Jawa Tengah dan berkuasa disana. Di abad ini pula, Langkasuka di semenanjung Melayu menjadi bagian kerajaan. Di masa berikutnya, Pan Pan dan Trambralinga, yang terletak di sebelah utara Langkasuka, juga berada di bawah pengaruh Sriwijaya.

       Setelah Dharmasetu, Samaratungga menjadi penerus kerajaan. Ia berkuasa pada periode 792 sampai 835. Tidak seperti Dharmasetu yang ekspansionis, Samaratungga tidak melakukan ekspansi militer, tetapi lebih memilih untuk memperkuat penguasaan Sriwijaya di Jawa. Selama masa kepemimpinannya, ia membangun candi Borobudur di Jawa Tengah yang selesai pada tahun 825.

Agama dan Budaya

         Sebagai pusat pengajaran Buddha Vajrayana, Sriwijaya menarik banyak peziarah dan sarjana dari negara-negara di Asia. Antara lain pendeta dari Tiongkok I Tsing, yang melakukan kunjungan ke Sumatera dalam perjalanan studinya di Universitas Nalanda, India, pada tahun 671 dan 695, serta di abad ke-11, Atisha, seorang sarjana Buddha asal Benggala yang berperan dalam mengembangkan Buddha Vajrayana di Tibet. I Tsing melaporkan bahwa Sriwijaya menjadi rumah bagi sarjana Buddha sehingga menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Pengunjung yang datang ke pulau ini menyebutkan bahwa koin emas telah digunakan di pesisir kerajaan. Selain itu ajaran Buddha aliran Buddha Hinayana dan Buddha Mahayana juga turut berkembang di Sriwijaya.

        Kerajaan Sriwijaya banyak dipengaruhi budaya India, pertama oleh budaya Hindu kemudian diikuti pula oleh agama Buddha. Raja-raja Sriwijaya menguasai kepulauan Melayu melalui perdagangan dan penaklukkan dari kurun abad ke-7 hingga abad ke-9, sehingga secara langsung turut serta mengembangkan bahasa Melayu beserta kebudayaannya di Nusantara.

        Sangat dimungkinkan bahwa Sriwijaya yang termahsyur sebagai bandar pusat perdagangan di Asia Tenggara, tentunya menarik minat para pedagang dan ulama muslim dari Timur Tengah. Sehingga beberapa kerajaan yang semula merupakan bagian dari Sriwijaya, kemudian tumbuh menjadi cikal-bakal kerajaan-kerajaan Islam di Sumatera kelak, disaat melemahnya pengaruh Sriwijaya.

        Ada sumber yang menyebutkan, karena pengaruh orang muslim Arab yang banyak berkunjung di Sriwijaya, maka raja Sriwijaya yang bernama Sri Indrawarman masuk Islam pada tahun 718. Sehingga sangat dimungkinkan kehidupan sosial Sriwijaya adalah masyarakat sosial yang di dalamnya terdapat masyarakat Budha dan Muslim sekaligus. Tercatat beberapa kali raja Sriwijaya berkirim surat ke khalifah Islam di Suriah. Pada salah satu naskah surat yang ditujukan kepada khalifah Umar bin Abdul Aziz (717-720M) berisi permintaan agar khalifah sudi mengirimkan da’i ke istana Sriwijaya.

Perdagangan

         Di dunia perdagangan, Sriwijaya menjadi pengendali jalur perdagangan antara India dan Tiongkok, yakni dengan penguasaan atas selat Malaka dan selat Sunda. Orang Arab mencatat bahwa Sriwijaya memiliki aneka komoditi seperti kapur barus, kayu gaharu, cengkeh, pala, kepulaga, gading, emas, dan timah yang membuat raja Sriwijaya sekaya raja-raja di India. Kekayaan yang melimpah ini telah memungkinkan Sriwijaya membeli kesetiaan dari vassal-vassalnya di seluruh Asia Tenggara.

        Pada paruh pertama abad ke-10, diantara kejatuhan dinasti Tang dan naiknya dinasti Song, perdagangan dengan luar negeri cukup marak, terutama Fujian, kerajaan Min dan negeri kaya Guangdong, kerajaan Nan Han. Tak diragukan lagi Sriwijaya mendapatkan keuntungan dari perdagangan ini.

Relasi dengan kekuatan regional

        Untuk memperkuat posisinya atas penguasaan pada kawasan di Asia Tenggara, Sriwijaya menjalin hubungan diplomasi dengan kekaisaran China, dan secara teratur mengantarkan utusan beserta upeti.

Pada masa awal kerajaan Khmer merupakan daerah jajahan Sriwijaya. Banyak sejarawan mengklaim bahwa Chaiya, di propinsi Surat Thani, Thailand Selatan, sebagai ibu kota kerajaan tersebut, pengaruh Sriwijaya nampak pada bangunan pagoda Borom That yang bergaya Sriwijaya. Setelah kejatuhan Sriwijaya, Chaiya terbagi menjadi tiga kota yakni (Mueang) Chaiya, Thatong (Kanchanadit), dan Khirirat Nikhom.

          Sriwijaya juga berhubungan dekat dengan kerajaan Pala di Benggala, pada prasasti Nalanda berangka 860 mencatat bahwa raja Balaputradewa mendedikasikan sebuah biara kepada Universitas Nalanda. Relasi dengan dinasti Chola di selatan India juga cukup baik, dari prasasti Leiden disebutkan raja Sriwijaya telah membangun sebuah vihara yang dinamakan dengan Vihara Culamanivarmma, namun menjadi buruk setelah Rajendra Chola I naik tahta yang melakukan penyerangan di abad ke-11. Kemudian hubungan ini kembali membaik pada masa Kulothunga Chola I, di mana raja Sriwijaya di Kadaram mengirimkan utusan yang meminta dikeluarkannya pengumuman pembebasan cukai pada kawasan sekitar Vihara Culamanivarmma tersebut. Namun demikian pada masa ini Sriwijaya dianggap telah menjadi bahagian dari dinasti Chola, dari kronik Tiongkok menyebutkan bahwa Kulothunga Chola I (Ti-hua-ka-lo) sebagai raja San-fo-ts’i membantu perbaikan candi dekat Kanton pada tahun 1079, pada masa dinasti Song candi ini disebut dengan nama Tien Ching Kuan dan pada masa dinasti Yuan disebut dengan nama Yuan Miau Kwan.

Masa keemasan

          Kemaharajaan Sriwijaya bercirikan kerajaan maritim, mengandalkan hegemoni pada kekuatan armada lautnya dalam menguasai alur pelayaran, jalur perdagangan, menguasai dan membangun beberapa kawasan strategis sebagai pangkalan armadanya dalam mengawasi, melindungi kapal-kapal dagang, memungut cukai serta untuk menjaga wilayah kedaulatan dan kekuasaanya.

            Dari catatan sejarah dan bukti arkeologi, pada abad ke-9 Sriwijaya telah melakukan kolonisasi di hampir seluruh kerajaan-kerajaan Asia Tenggara, antara lain: Sumatera, Jawa, Semenanjung Malaya, Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Filipina. Dominasi atas Selat Malaka dan Selat Sunda, menjadikan Sriwijaya sebagai pengendali rute perdagangan rempah dan perdagangan lokal yang mengenakan biaya atas setiap kapal yang lewat. Sriwijaya mengakumulasi kekayaannya sebagai pelabuhan dan gudang perdagangan yang melayani pasar Tiongkok, dan India.

          Sriwijaya juga disebut berperan dalam menghancurkan kerajaan Medang di Jawa, dalam prasasti Pucangan disebutkan sebuah peristiwa Mahapralaya yaitu peristiwa hancurnya istana Medang di Jawa Timur, di mana Haji Wurawari dari Lwaram yang kemungkinan merupakan raja bawahan Sriwijaya, pada tahun 1006 atau 1016 menyerang dan menyebabkan terbunuhnya raja Medang terakhir Dharmawangsa Teguh.

Penurunan

         Tahun 1017 dan 1025, Rajendra Chola I, raja dari dinasti Chola di Koromandel, India selatan, mengirim ekspedisi laut untuk menyerang Sriwijya, berdasarkan prasasti Tanjore bertarikh 1030, kerajaan Chola telah menaklukan daerah-daerah koloni Sriwijaya, sekaligus berhasil menawan raja Sriwijaya yang berkuasa waktu itu. Selama beberapa dekade berikutnya seluruh imperium Sriwijaya telah berada dalam pengaruh dinasti Chola. Meskipun demikian Rajendra Chola I tetap memberikan peluang kepada raja-raja yang ditaklukannya untuk tetap berkuasa selama tetap tunduk kepadanya. Hal ini dapat dikaitkan dengan adanya berita utusan San-fo-ts’i ke Cina tahun 1028.

          Antara tahun 1079 – 1088, kronik Tionghoa mencatat bahwa San-fo-ts’i masih mengirimkan utusan dari Jambi dan Palembang. Dalam berita Cina yang berjudul Sung Hui Yao disebutkan bahwa kerajaan San-fo-tsi pada tahun 1082 mengirimkan utusan pada masa Cina di bawah pemerintahan Kaisar Yuan Fong. Duta besar tersebut menyampaikan surat dari raja Kien-pi bawahan San-fo-tsi, yang merupakan surat dari putri raja yang diserahi urusan negara San-fo-tsi, serta menyerahkan pula 227 tahil perhiasan, rumbia, dan 13 potong pakaian. Kemudian juga mengirimankan utusan berikutnya di tahun 1088. Namun akibat invasi Rajendra Chola I, hegemoni Sriwijaya atas raja-raja bawahannya melemah, beberapa daerah taklukan melepaskan diri, sampai muncul Dharmasraya sebagai kekuatan baru yang kemudian menguasai kembali wilayah jajahan Sriwijaya mulai dari kawasan Semenanjung Malaya, Sumatera, sampai Jawa bagian barat.

           Berdasarkan sumber Tiongkok pada buku Chu-fan-chi yang ditulis pada tahun 1178, Chou-Ju-Kua menerangkan bahwa di kepulauan Asia Tenggara terdapat dua kerajaan yang sangat kuat dan kaya, yakni San-fo-ts’i dan Cho-po (Jawa). Di Jawa dia menemukan bahwa rakyatnya memeluk agama Budha dan Hindu, sedangkan rakyat San-fo-ts’i memeluk Budha, dan memiliki 15 daerah bawahan yang meliputi; Si-lan (Kamboja), Tan-ma-ling (Tambralingga, Ligor, selatan Thailand), Kia-lo-hi (Grahi, Chaiya sekarang, selatan Thailand), Ling-ya-si-kia (Langkasuka), Kilantan (Kelantan), Pong-fong (Pahang), Tong-ya-nong (Terengganu), Fo-lo-an (muara sungai Dungun daerah Terengganu sekarang), Ji-lo-t’ing (Cherating, pantai timur semenanjung malaya), Ts’ien-mai (Semawe, pantai timur semenanjung malaya), Pa-t’a (Sungai Paka, pantai timur Semenanjung Malaya), Lan-wu-li (Lamuri di Aceh), Pa-lin-fong (Palembang), Kien-pi (Jambi), dan Sin-t’o (Sunda).

         Namun demikian, istilah San-fo-tsi terutama pada tahun 1178 tidak lagi identik dengan Sriwijaya, melainkan telah identik dengan Dharmasraya, dari daftar 15 negeri bawahan San-fo-tsi tersebut merupakan daftar jajahan kerajaan Dharmasraya, walaupun sumber Tiongkok tetap menyebut San-fo-tsi sebagai kerajaan yang berada di kawasan laut Cina Selatan. Hal ini karena dalam Pararaton telah menyebutkan Malayu, disebutkan Kertanagara raja Singhasari mengirim sebuah ekspedisi Pamalayu atau Pamalayu, dan kemudian menghadiahkan Arca Amoghapasa kepada raja Melayu, Srimat Tribhuwanaraja Mauli Warmadewa di Dharmasraya sebagaimana yang tertulis pada prasasti Padang Roco. Peristiwa ini kemudian dikaitkan dengan manuskrip yang terdapat pada prasasti Grahi. Begitu juga dalam Nagarakretagama, yang menguraikan tentang daerah jajahan Majapahit juga sudah tidak menyebutkan lagi nama Sriwijaya untuk kawasan yang sebelumnya merupakan kawasan Sriwijaya.

Struktur pemerintahan

         Pembentukan satu negara kesatuan dalam dimensi struktur otoritas politik Sriwijaya, dapat dilacak dari beberapa prasasti yang mengandung informasi penting tentang kadātuan, vanua, samaryyāda, mandala dan bhūmi.

          Kadātuan dapat bermakna kawasan dātu, (tnah rumah) tempat tinggal bini hāji, tempat disimpan mas dan hasil cukai (drawy) sebagai kawasan yang mesti dijaga. Kadātuan ini dikelilingi oleh vanua, yang dapat dianggap sebagai kawasan kota dari Sriwijaya yang didalamnya terdapat vihara untuk tempat beribadah bagi masyarakatnya. Kadātuan dan vanua ini merupakan satu kawasan inti bagi Sriwijaya itu sendiri. Menurut Casparis, samaryyāda merupakan kawasan yang berbatasan dengan vanua, yang terhubung dengan jalan khusus (samaryyāda-patha) yang dapat bermaksud kawasan pedalaman. Sedangkan mandala merupakan suatu kawasan otonom dari bhūmi yang berada dalam pengaruh kekuasaan kadātuan Sriwijaya.

         Penguasa Sriwijaya disebut dengan Dapunta Hyang atau Maharaja, dan dalam lingkaran raja terdapat secara berurutan yuvarāja (putra mahkota), pratiyuvarāja (putra mahkota kedua) dan rājakumāra (pewaris berikutnya). Prasasti Telaga Batu banyak menyebutkan berbagai jabatan dalam struktur pemerintahan kerajaan pada masa Sriwijaya.

Warisan sejarah

         Meskipun Sriwijaya hanya menyisakan sedikit peninggalan arkeologi dan terlupakan dari ingatan masyarakat pendukungnya, penemuan kembali kemaharajaan bahari ini oleh Coedès pada tahun 1920-an telah membangkitkan kesadaran bahwa suatu bentuk persatuan politik raya, berupa kemaharajaan yang terdiri atas persekutuan kerajaan-kerajaan bahari, pernah bangkit, tumbuh, dan berjaya di masa lalu.

Di samping Majapahit, kaum nasionalis Indonesia juga mengagungkan Sriwijaya sebagai sumber kebanggaan dan bukti kejayaan masa lampau Indonesia. Kegemilangan Sriwijaya telah menjadi sumber kebanggaan nasional dan identitas daerah, khususnya bagi penduduk kota Palembang, provinsi Sumatera Selatan. Bagi penduduk Palembang, keluhuran Sriwijaya telah menjadi inspirasi seni budaya, seperti lagu dan tarian tradisional Gending Sriwijaya. Hal yang sama juga berlaku bagi masyarakat selatan Thailand yang menciptakan kembali tarian Sevichai (Sriwijaya) yang berdasarkan pada keanggunan seni budaya Sriwijaya.

          Di Indonesia, nama Sriwijaya telah digunakan dan diabadikan sebagai nama jalan di berbagai kota, dan nama ini telah melekat dengan kota Palembang dan Sumatera Selatan. Universitas Sriwijaya yang didirikan tahun 1960 di Palembang dinamakan berdasarkan kedatuan Sriwijaya. Demikian pula Kodam II Sriwijaya (unit komando militer), PT Pupuk Sriwijaya (Perusahaan Pupuk di Sumatera Selatan), Sriwijaya Post (Surat kabar harian di Palembang), Sriwijaya TV, Sriwijaya Air (maskapai penerbangan), Stadion Gelora Sriwijaya, dan Sriwijaya Football Club (Klab sepak bola Palembang), semua dinamakan demikian untuk menghormati, memuliakan, dan merayakan kegemilangan kemaharajaan Sriwijaya.

Source: http://www.indonesiaindonesia.com/f/4090-sriwijaya/

Read More

Penegakan Hukum Kerajaan Majapahit

 Di dalam struktur pemerintahan kerajaan-kerajaan kuno, raja adalah penguasa tertinggi. Ini karena sesuai dengan landasan kosmogoni, raja dianggap penjelmaan dewa di dunia. Sebagai seorang dewaraja, kepemimpinan raja sangat dihormati masyarakatnya. Terlebih karena raja sudah dibekali dengan berbagai pengetahuan yang tercakup dalam kitab agama. Meskipun kitab-kitab tersebut bersumber pada kebudayaan India, namun manfaatnya amat dirasakan oleh masyarakat kuno ketika itu.

Salah satu naskah yang menjadi pegangan wajib adalah Kakawin Ramayana. Di dalam bagian yang berisikan uraian tentang rajadharmma (tugas dan kewajiban seorang raja), yakni bagian yang merupakan ajaran Rama kepada Bharata dan Wibhisana, dijumpai antara lain ajaran astabrata (asta = delapan, brata = perilaku).

Dikatakan, di dalam diri seorang raja harus berpadu sifat delapan dewa, yakni Indra, Yama, Surya, Soma, Wayu, Kuwera, Waruna, dan Agni. Artinya, sebagai Indra (Dewa Hujan), raja hendaknya menghujankan anugerah kepada rakyatnya; sebagai Yama (Dewa Maut), raja harus menghukum para pencuri dan penjahat; sebagai Surya (Dewa Matahari) yang senantiasa mengisap air secara perlahan-lahan, raja hendaknya menarik pajak dari rakyatnya sedikit demi sedikit sehingga tidak memberatkan; sebagai Soma (Dewa Bulan), raja harus membuat bahagia seluruh dunia dengan senyumannya yang bagaikan amerta (air suci untuk kehidupan abadi); sebagai Wayu (Dewa Angin), yang dapat menyusup ke tempat-tempat tersembunyi, raja harus senantiasa mengetahui hal-ikhwal rakyatnya dan semua gejolak di berbagai lapisan masyarakat; sebagai Kuwera (Dewa Kekayaan), raja hendaknya menikmati kekayaan duniawi; sebagai Waruna (Dewa Laut) yang bersenjatakan jerat, raja haruslah menjerat semua penjahat; dan sebagai Agni (Dewa Api), raja harus membasmi semua musuhnya dengan segera (Sejarah Nasional Indonesia II, 1984).

Ini berarti seorang raja harus berpegang teguh kepada dharmma, bersikap adil, menghukum yang bersalah dan memberikan anugerah kepada mereka yang berjasa, bijaksana, tidak boleh sewenang-wenang, waspada terhadap gejolak di masyarakat, berusaha agar rakyat senantiasa memperoleh rasa tenteram dan bahagia, serta memerlihatkan kewibawaannya.

Raja-raja zaman dahulu boleh jadi sudah benar-benar menghayati peraturan tersebut. Kita harapkan pemimpin masa sekarang juga berlaku demikian karena meskipun usia naskah itu sudah berabad-abad, namun relevansinya dengan masa sekarang masih sangat besar. Pemimpin harus berani menjerat semua penjahat, termasuk koruptor BLBI tentunya.

Keberhasilan raja membangun pemerintahan yang aman sejahtera rupanya ditunjang oleh adanya pejabat-pejabat yang bersih. Menurut data dari sejumlah prasasti, di antara sejumlah pejabat, yang paling berperan adalah pejabat kehakiman, pejabat pajak, dan pejabat keagamaan. Seandainya saja pejabat-pejabat zaman sekarang bersih pula, sudah pasti masyarakat akan hidup aman sejahtera seperti zaman dahulu.

Kitab hukum

Pada masa Kerajaan Mataram, gambaran tentang administrasi kehakiman dapat direka-reka berdasarkan beberapa prasasti yang merupakan keputusan peradilan (jayapatra) dan keterangan dari bagian prasasti yang disebut sukha dukha. Uniknya, sang raja sendiri sering memimpin sidang pengadilan. Padahal, menurut kitab hukum Manawadharmmasastra, raja tidak boleh menjadi hakim sendiri. Mengapa raja sendiri yang mengajukan pertanyaan kepada tertuduh dan sekaligus memutus perkaranya, diperkirakan raja belum puas terhadap kinerja aparat penegak hukum yang ada.

Tidak dimungkiri, hukum ketika itu tidak pandang bulu. Petugas pajak yang termasuk elit birokrasi pun tak luput dari jerat hukum, sebagaimana termuat dalam Prasasti Guntur (907 M), Wurudu Kidul (922 M), dan Tija (sekitar abad X). Ya, petugas pajak pun manusia, tentu tidak luput dari kesalahan atau kekhilafan.

Seorang petugas pajak, misalnya, pernah kena batunya gara-gara memanipulasi ukuran tampah (alat ukur waktu itu). Ketika mengukur sawah seorang petani, dia menggunakan tampah yang lebih kecil dari ukuran yang sesungguhnya. Terang saja, luas sawah si petani membengkak. Akibatnya dia harus membayar pajak yang lumayan besar. Karena tidak puas, si petani mengadu kepada raja.

Setelah dilakukan pengukuran ulang, ternyata luas sawahnya terbukti sengaja di-“mark-up” oleh si petugas pajak. Bayangkan kalau tidak teliti, si petani harus membayar pajak lebih, sementara si petugas pajak memperoleh uang haram. Sayang sekali, prasasti tidak menyebutkan sanksi bagi si petugas pajak nakal itu, apakah dimutasikan ataukah diberhentikan. Menurut prasasti, para pejabat pengadilan di tingkat pusat itu disebut sang pamgat tiruan dan sang pamgat manghuri.

Hukum yang adil dan penegak hukum yang handal diteruskan kemudian oleh pemerintahan di Kerajaan Majapahit. Pada masa itu terdapat tujuh orang upapatti yang diketuai oleh dua orang dharmmadhyaksa (kemudian kata ini menjadi asal kata jaksa), yaitu dharmmadhyaksa dari agama Buddha dan Siwa (Hindu). Secara harfiah dharmmadhyaksa bisa diartikan “jaksa yang berdarma”.

Waktu itu rupa-rupanya tidak mudah menjadi seorang pengadil. Menurut kitab hukum dari masa Majapahit, seorang hakim haruslah seorang pendeta yang sempurna pengetahuannya akan semua kitab sastra dan tidak bingung menghadapi kesulitan dalam mencari persesuaian antara kitab sastra dengan hukum adat. Dia juga harus tegas dan mampu memberikan keputusan terbaik dalam pengadilan.

Hal hampir serupa diungkapkan pula oleh prasasti-prasasti jayapattra dari masa Majapahit. Dikatakan, sebelum mengambil keputusan, para hakim harus terlebih dulu mempelajari kitab-kitab sastra, peraturan daerah, hukum adat, petuah orang tua-tua, dan kitab-kitab hukum. Malah Prasasti Parung dari masa Raja Hayam Wuruk, memberikan petunjuk tentang adanya dasar hukum yang lain, yaitu sumpah kepada dewa atau tokoh yang didewakan. Tidak jelas, apakah seperti sumpah pocong pada zaman sekarang ataukah berbeda. Di samping kedudukannya sebagai pejabat keagamaan, para upapatti itu dikenal pula sebagai cendekiawan dan bhujangga.

Mataram dan Majapahit merupakan dua kerajaan yang bercorak agraris. Pada masanya kedua kerajaan mengalami kecemerlangan dalam berbagai bidang. Persoalan hukum menjadi mudah karena masyarakatnya taat hukum. Begitu pun aparat penegak hukumnya. Mungkin tidak mudah kena suap, kalau meminjam istilah zaman sekarang.

Bagaimana di Indonesia, sebagai perluasan dan kelanjutan dari kedua kerajaan itu? Justru zaman semakin edan. Petinggi Polri kena suap. Begitu pula dengan para jaksa, termasuk jaksa BLBI di Jakarta dan jaksa pemeras di daerah. Belum lagi hakim dan oknum-oknum nakal lainnya di birokrat pemerintahan, termasuk mantan dan anggota DPR sebagai wakil-wakil rakyat terhormat. Bagaimana membarantas ulah negatif seperti mereka itu, ada baiknya kita harus banyak membaca warisan-warisan Mataram dan Majapahit itu. Ini bukan “gosip jalanan” tetapi wawasan pengetahuan.***

Read More

PROSES TERBENTUKNYA KESADARAN NASIONAL DAN PERGERAKAN KEBANGSAAN INDONESIA

A.    Pengaruh  Pendidikan Barat Dan  Pendidikan  Islam Terhadap  Munculnya  Nasionalisme  Indonesia

1.      Pengaruh politik etis terhadap lahirnya golongan terpelajar,

Di bab depan telah kita bahas, bahwa salah satu kebijakan pemerintah kolonial yang pernah dilakukan di negri kita adalah pelaksanaan politik etis atau politik balas budi yang dicetuskan oleh Conrad Theodore Van Deventer dengan triloginya, yaitu :

a.       irigasi

b.      imigrasi

c.       edukasi

Walaupun politik etis tidak sepenuh hati dilaksanakan oleh pemerintah kolonial untuk kepentingan bangsa Indonesia, karena disesuaikan dengan kepentingan pemerintah penjajah namun pelaksanaan politik etis di Indonesia membawa beberapa dampak penting, utamanya yang akan kita bahas adalah bidang edukasi atau pendidikan..

Dalam pelaksanaan politik  etis bidang pendidikan dilaksanakan bukan untuk kepentingan mencedrdaskan kehidupan bangsa Indonesia, melainkan untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga tenaga terdidik untuk dipekerjakan dibidang administrasi murahan.. Dengan program edukasinya akhirnya pemerintah  kolonial belanda banyak, mendirikan sekolah sekolah antara lain :

1.      Volks School (SR 3 tahun)

2.      Vervolg School ( SR sambungan 3 + 2 tahun )

3.      H I S ( Hollands Inlandsche School, 0 – 6 tahun )

4.      M U L O ( sekolah menengah  )

5.      A M S ( sekolah  menengah  atas )

6.      O S V I A  (sekolah Pamong Praja)

7.      S T O V I A  ( sekolah kedokteran )

8.      R H S ( sekolah hokum)

9.      T H S ( sekolah tehnik)

Dengan  banyak berdirinya sekolah sekolah untuk golongan pribumi, maka secara perlahan tapi pasti mulailah muncul bibit bibit kaum terpelajar di Indonesia yang makin lama makin banyak jumlahnya, hal ini merupakan salah satu dampak positif pelaksanaan politik etis. Karena dengan munculnya golongan terpelajar inilah yang nanti mejadi motor penggerak  lahir dan tumbuhnya kesadaran nasiomal di Indonesia.

2.      Peranan Pendidikan Islam Terhadap Munculnya Nasionalisme Indonesia

Selain peran pendidikan barat, lahirnya kesadaran nasional juga tidak lepas dari peran pendidikan Islam, sebagaimana kita tahu bahwa salah satu saluran islamisasi yang dilakukan di Indonesia adalah melalui kegiatan pendidikan di pondok pondok pesantren. Pendidikan ini memiliki tradisi yang panjang dan lahir sebelum keberadaan pemerintah kolonial Belanda menyelenggarakan penndidikan model barat.Santrri santri jebolan pondok pesantren banyak yang berhasil menjadi tokoh masyarakat dan memiliki pemikiran yang maju akan pentingnya pendidikan bagi generasi penerusnya.Apalagi diantara mereka banyak yang berhasil menunaikan ibadah haji ke tanah suci Mekah yang menyebabkan mereka akhirnya bergaul dengan umat islam diseluruh dunia, Melalui pertemuan,pergaulan dan pertukaran pengetahuan alkhirnya mereka menyadari keberadaan bangsanya yang masih terbelenggu oleh penjajahan Belanda. Kesadaran inilah yang akhirnya mereka dengung dengungkan setiba ditanah air.

3.      Peranan Golongan Terpelajar Dalam Pergerakan Kebangsaan Indonesia

Tumbuhnya golongan terpelajar sebagai akibat dari perkembangan pendidikan baik yang bercorak barat maupun islam akhirnya membangkitkan suatu kekuatan baru dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dari pendidikan yang mereka dapat itulah  mereka akhirnya dapat menemukan kesalahan dalam perjuangan bangsanya dalam mengusir penjajah,  yaitu :

1.  tidak adanya ikatan persatuan dan kesatuan dalam mengusir penjajah, karena mereka berjuang untuk kepentingan daerahnya sendiri-sendiri.

2.  perjuangan yang dilakukan terlalu bergantung pada seorang pemimpin, tidak ada regenerasi

3.      perjuangan yang dilakukan tidak terorganissir dengan baik

4.      perjuangan yang dilakukan tidak memiliki tujuan yang jelas

Belajar dari kesalahan masa lampau, akhirnya timbullah kesadaran untuk membentuk orgasisasi perjuangan yang teratur agar tujuan  perjuangan dapat segera terwujud.

Tumbuh dan berkembangnya kesadaran nasional Indonesia dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1.      Faktor dari dalam negeri :

1. lahirnya golongan terpelajar/cerdik pandai
2. timbulnya perasaan senasib sepenanggungan akibat penjajahan
3. timbulnya kesadaran pentingnya persatuan dan kesatuan
4. timbulnya dorongan untuk mengembalikan kejayaan bangsa dimasa lalu, seperti dulu masa sriwijaya dan Majapahit

2.      Faktor dari Luar negeri :

1. kemenangan Jepang atas Rusia tahun 1905, yang membangkitkan semangat bangsa Asia melawan bangsa Eropa
2. Masuknya paham paham baru. misalnya paham demokrasi dan liberalisme
3. Munculnya pergerakan nasional diberbagai negara di kawasan Asia.

Semua faktor yang tersebut diatas telah mendorong kaum terpelajar untuk berjuang mengusir penjajah. Mereka akhirnya menyadari bahwa perjuangan untuk memajukan dan memerdekakan bangsa Indonesia harus dilakukan dengan mempergunakan organisasi yang bersifat modern, baik pendidikan,perjuangan politik, perjuangan ekonomi maupun sosial budaya.

B.     Perkembangan Pergerakan Nasional di Indonesia

1.      Organisasi organisasi yang berdiri pada masa pergerakan Nasional

Organisasi yang berdiri pada masa pergerakan nasional dibedakan menjadi tiga, yaitu:

a.       Organisasi yang berdiri pada masa awal pergerakan nasional

b.      Organisasi yang berdiri pada masa Radikal  (non cooperation)

c.       Organisasi yang berdiri pada masa moderat (cooperation)

Organisasi yang berdiri pada masa awal pergerakan nasional adalah :

Ø  BUDI   UTOMO ( B  U  )

Organisasi ini berdiri pada tanggal 20 Mei1908, didirikan oleh beberapa mahasiswa STOVIA di Jakarta, antara lain Dr. Sutomo, Gunawan Mangunkusumo, Dr. Wahidin Sudirohusodo.

Budi Utomo didirikan dengan tujuan :

“Mencapai kemjuan dan derajat bangsa melalui pendidikan dan kebudayaan” Karena merupakan organisasi modern yang pertama kali lahir, maka  Budi Utomo dipandang sebagai pelopor pergerakan nasional, oleh karena itu berdirinya budi Utomo tanggal 20 Mei oleh bangsa Indonesia dipeeringati sebagai “Hari Kebangkitan Nasional”.

Ø  SAREKAT  ISLAM (  S I  )

Pada awal berdirinya, organisasi ini bernama “Sarekat Dagang Islam”, didirikan oleh Haji Samanhudi pada tahun 1911 dengan tujuan :

1.      memajukan perdagangan Indonesia dibawah panji panji Islam

2.      mengadakan persaingan dengan pedagang pedagang China

Karena sifatnya yang merakyat dan pertumbuhannya yang amat pesat, maka atas usul HOS Cokroaminoto pada tahun 1912 Sarekat Dagang Islam namanya diubah menjadi “Sarekat Islam”. Organisasi Sarekat Islam memiliki tujuan :

1.      mengembangkan jiwa dagang

2.      membantu anggota yang mengalami kesulitan dalam berusaha

3.      memajukan pengajaran dan semua usaha yang mempercepat naiknya derajat rakyat

4.      memperbaiki pendapat pendapat yang keliru mengenai agama islam

5.      hidup menurut perintah agama islam

Sarekat Islam dalam waktu relative singkat berhasil menjadi organisasi masa terbesar di Indonesia saat itu dengan jumlah anggota 800.000 orang yang tersebar dalam 90 Sarekai Islam lokal diseluruh Indonesia.

Kehadiran Sarekat Islam ditengah tengah alam penjajahan menimbulkan kekawatiran yang besar bagi Belanda, untuk menghambat Sarekat Islam Belanda senantiasa memantai gerak langkah Sarekat Islam.

Tokoh tokoh Sarekat Islam yang terkenal adalah HOS Cokroaminoto dan Abdul Muis.Dalam perkembangannya, akibat taktik infiltrasi yang dilakukan oleh Parat Komunis Indonesia (PKI), pada tahun 1917 Sarekat Islam pecah menjadi dua, yaitu :

1.      Sarekat Islam Putih (SI Putih), yaitu Sarekat Islam yang tetap nerlandaskan pada asas perjuangan semula, dipimpin oleh HOS Cokroaminoto, Abdul Muis dan H. Agus Salim.

2.      Sarekat Islam Merah (SI Merah), yaitu Sarekat Islam yang telah terpengaruh oleh paham komunis, dipimpin oleh Semaun, Darsono dan Alimin

Ø  INDISCHE PARJIJ  (  I P  )

                  Indische Parjij berdiri pada tanggal 25 Desember 1912, oleh tokoh “Tiga Serangkai”, yaitu :

1.      Suwardi Suryaningrat (Kihajar Dewantara)                    

2.      Douwes Dekker (dr.Danudirja Setiabudi)

3.      dr.Tjipto Mangunkusumo

Tujuan dari Indische Partij adalah :

1.      menumbuhkan dan meningkatkan jiwa persatuan semua golongan

2.      memajukan tanah air dengan dilandasi jiwa nasional

3.      mempersiapkan kehidupan rakyat yang merdeka

Indische Partij dianggap sebagai “organiasi politik” yang pertama kali berdiri karena organisasi inilah yang pertama kali dengan tegas menyatakan cita citanya mencapai Indonesia merdeka.

Pada tanggal 11 Maret 1913 Indische Partij dinyatakan sebagai organisasi terlarang oleh pemerintah Belanda, karena dianggap membahayakan kepentingan penjajah dan juga karena Belanda merasa malu dengan sindiran Suwardi Suryaningrat yang tertuang dalam tulisan “ALS IKEENS NEDERLANDER WAS” yang berarti “ANDAIKAN AKU SEORANG BELANDA’. Ketiga tokoh tiga serangkai dijatuhi hukuman buang ke negri Belanda dan sejak itu Indische Partij mundur.

Organisasi yang berdiri pada masa  radikal (non cooperation) adalah :

Ø  PERHIMPUNAN   INDONESIA (  P I  )

Organisasi Perhimpunan Indonesia didirikan oleh para pemuda Indonesia yang sedang belajar di negri Belanda pada tahun 1908, semula bernama INDISCHE VERENIGING, tujuannya semula adalah “membantu kepentingan para pemuda dan pelajar Indonesia yang ada di negri  Belanda.” Pada tahun 1922 nama Indische Vereniging diubah menjadi “INDONESISCHE VERENIGING”, yang diikuti pula dengan perubahan tujuan  organisasi  menjadi bersifat politik yaitu “menuntut kemerdekaan bagi Indonesia”.

Pada tahun 1924 nama Indonesische Vereniging kembali mengalami perubahan menjadi “PERHIMPUNAN INDONESIA’ dengan tujuan “berjuang untuk memperoleh suatu pemerintahan di Indonesia yang hanya bertanggung jawab kepada rakyat Indonesia”.

Tokoh tokoh Perhimpunan Indonesia yang terkenal antara lain adalah :

1.      Drs. Moh Hatta                                                      

2.      Nazir Datuk Pamuncak

3.      Abdul Madjid Djoyoadiningrat

4.      Ali Sastroamijoyo

5.      Gunawan Mangunkusumo

6.      Iwa Kusuma Sumantri 

PENTING                    Pada tahun 1925 PI mengeluarkan manifesto politik yang berisi tentang tuntutan Indonesia merdeka, wilayah   yang merdeka dan pemberlakuan hukum adat serta menentang hukum kolonial

Para pemimpin Perhimpunan Indonesia menyatakan bahwa organisasinya merupakan organisasi pergerakan nasional. Merekalah yang akan memainkan peran penting sebagai agen pengubah masyarakat dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat yang merdeka, bebas dan pintar. Hal ini menunjukkan bahwa Perhimpunan Indonesia sebagai”MANIFESTO POLITIK”

                                                                                                    

Karena sepak terjangnya yangsangat keras menentang Belanda, maka keempat tokoh Perhimpunan Indonesia ditangkap dan dituntut dimuka pengadilan di Den Haag pada tahun 1928, namun karena tidak terbukti bersalah akhirnya mereka dibeaskan.Sejak saat itu segala kegiatan PerhimpunanIndonesia diawasi secara ketat.

Ø  PARTAI KOMUNIS  INDONESIA (  P K I  )

          Pada awalnya Partai Komunis Indonesia bernama “INDISCHE SOCIAL DEMOCRATISHE VERENIGING’ ( ISDV ) , berdiri pada tanggal 9 Mei 1914. Pada tanggal 23 Mei 1920 namanya diubah menjadi  PARTAI KOMUNIS  HINDIA, dan baru pada bulan Desember 1920 namanya diubah lagi menjadi  PARTAI  KOMUNIS  INDONESIA. Tokoh tokoh PKI antara lain adalah Semaun, Alimin dan Darsono.

Tujuan PKI adalah “melaksanakan garis politik yang ditetapkan komunisme internasional(komintern) dengan cara mengusir penjajah Belanda dan mendirikan Negara komunis Indonesia”

PKI  dalam perjuangannya menggunakan taktik infiltrasi, yaitu dengan cara menyusup kedalam organisasi lain, diantaranya adalah kedalam tubuh Sarekat Islam, hingga akhirnya Sarekat Islam pecah menjadi dua..

Ø  PARTAI  NASIONAL  INDONESIA (  P N I  )

Partai Nasional Indonesia berdiri pada tanggal 4 Juli 1927 dikota Bandung. Tokoh tokoh PNI yang terkenal adalah Ir. Sukarno. Maskun, Supriadinata,dan Gatot Mangkupraja.

Tujuan PNI adalah “Mencapai Indonesoa merdeka yang dilakukan atas usaha sendiri”. Hasil hasil Pergerakan Partai Nasional Indonesia antara lain adalah

1.      Makin kuatnya kesadaran Nasional

2.      Membentuk Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia (PPPKI)

3.      mendirikan kursus kursus, sekolah, bank. Koperasi dan rumah sakit

4.      bekerjasama dengan Perhimpunan Indonesia menggelorakan anti imperialis

5.      Ir. Sukarno memiliki pengaruh yang meluas dikalangan masyarakat.

Ir. Sukarno dalam sidang Pengadilan di Bandung denganPembelaannya “Indonesia Menggugat

Pada tahun 1929 pemimpin PNI ditangkap, karena semakin meningkatnya nasionalisme dan radikalisme dianggap sebagai persiapan untuk melakukan pembrontakan. Didepan sidang kolonial, Ir Sukarno mengemukakan pembelaannya yang terkenal dengan judul “INDONESIA MENGGUGAT’, namun walaupun pengadilan tidak dapat membuktikan kebenaran atas tuduhannya, Ir Sukarno dan tokoh-tokoh PNI lainnya tetap dijatuhi hukuman penjara. PNI bubar pada tahun 1931 karena para pemimpinnya tidak dapat melanjutkan perjuangannya.

Organisasi Yang  Berdiri Pada Masa Moderat (Cooperativ) adalah :

Ø  PARTAI   INDONESIA  RAYA (PARINDRA)

Parindra berdiri pada tanggal 26 Desember 1935 di kota Solo, Parindra merupakan fusi (gabungan) antara Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI).

Tokoh tokoh Parindra adalah dr. Sutomo, Moh. Husni Tamrin, R Panji Suroso, R. Sukarji Wiryopranoto, Mr Susanto. Taktik dan asas perjuangannya adalah kooperatif.

Tujuan Parindra adalah “ Mencapai Rindonesia Raya” dengan jalan :

1.      memperkokoh persatuan dan kesatuam bangsa

2.      menjalankan aksi polotok untuk mencapai pemerintahan yang demokratis

3.      memajukan ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia.

Ø  GERAKAN RAKYAT INDONESIA (  GERINDO  )

Gerindo berdiri pada tanggal 24 Mei 1937 di Jakarta.

Tujuan Gerindo adalah :

1.      mencapai Indonesia merdeka

2.      memperkokoh ekonomi Indonesia

3.      mengangkat kesejahteraan kaum buruh

4.      memberi bantuan bagi para pengangguran

Keanggotaan Gerindo terbuka untuk umum, dan menerima seluruh lapisan masyarakat baik itu orang pribumi, china, arab maupun Eropa.

Tokoh tokoh Gerindo  yang terkenal adalah Drs. AK Ghani, Mr. Sartono, Mr.Muhammad Yamin, R Wilopo, Amir Syarifudin.

Ø  GABUNGAN POLITIK INDONESIA (GAPI )

Gabungan politik Indonesia (GAPI) adalah organisasi yang berdiri dengan latar belakang penolakan “Petisi Sutarjo” oleh pemerintah Belanda. Petisi Sutarjo adalah petisi yang berisi tuntutan kepada pemerintah Belanda agar Indonesia diberi pemerintahan sendiri, alas an pemerintah Belanda menolak petisi tersebut adalah  Indonesia belum tiba waktunya untuk  memiliki pemerintahan sendiri.

GAPI berdiri tanggal 21 Mei 1939 di Jakarta dan merupakan fusi dari Parindra, Gerindo,Pasundan,Persatuan Minahasa, Partai Sarekat Islam Indonesia dan PNI baru. Tokoh tokoh GAPI yang terkenal adalah Moh.Husni Tamrin,Amir Syarifudin dan Abikusno.

Hal hal yang diperjuangkan GAPI antara lain adalah :

1.      memperjuangkan pemakaian bahasa Indonesia dalam sidang Volksraad

2.      penghapusan diskriminasi

3.      perubahan kata inlander menjadi orang Indonesia

2.      Sumpah Pemuda dan Pengaruhnya Terhadap Perjuangan Indonesia Merdeka

Ketika Budi Utomo terbentuk pada tanggal 20 Mei 1908, organisasi ini dipandang sebagai organisasi yang mampu menjadi wadah aspirasi para pemuda. Namun setelah terselenggaranya Konggres Budi Utomo yang I, peranan para pemuda didalamnya justru melemah, hal ini karena dalam kepengurusan Budi Utomo banyak didominasi oleh para pegawai negri dan pensiunan.

Pada tahun 1915, berdirilah sebuah organisasi kepemudaan yang bernama TRI KORO DARMO,yang memiliki tujuan :

1.      menjalin persatuan diantara para siswa sekolah menengah dan kejuruan

2.      memperluas pengetahuan umum bagi para anggotanya

3.      membangkitkan rasa cinta terhadap bahasa dan budaya sendiri

Keanggotaan Tri  Koro Darmo adalah para pemuda yang berasal dari Jawa, Madura, Sunda, Bali dan Lombok. Nama Tri Koro Darmo akhirnya berubah menjadi “Jong Java”. Kelahiran Jong Java akhirnya disusul dengan kelahiran organisasi organisasi kepemudaan di daerah lainnya, antara lain  Jong Islamienten Bond, Jong Cilebes, Jong Minahasa, Jong Ambon, Jong Batak dll.

Gambar  pengurus jong Islamienten Bond                                       

PENTING Tri Koro Darmo berarti Tiga Tujuan Mulia, yaitu Sakti, Budi dan Bakti. Trokoro Darmo dipimpin oleh R. Satiman Wiryosanjoyo

      

Sejak tahun 1926 mulai terlihat adanya kecenderungan penyatuan organisasi organisasi pemuda yang telah ada, disamping itu mereka juga mulai memasuki kegiatan politik nasional, hal ini disebabkan karena semakin tebalnya jiwa kebangsaan bagi pemuda. Gejala ini ditandai dengan lahirnya beberapa organisasi pemuda yang bersifat nasional dan langsung memasuki gelanggang  politik, yaitu :

1.      Perhimpunan Pelajar Pelajar Indonesia (PPPI), yang bertujuan “ menggalang persatuan dari  seluruh organisasi pemuda untuk berjuang bersama sama melawan penjajah Belanda”. PPPI berfikir bahwa tujuannya akan tercapai apabila sifat kedaerahan dihilangkan.

2.      Pemuda Indonesia (PI), yang bertujuan “ memperkuat dan memperluas ide kesatuan nasional Indonesia” PI berfikir bahwa tujuannya akan tercapai dengan jalan mendirikan organisasi organisasi kepanduan dan mengadakan kerjasama dengan organisasi yang lain.

PPPI dan PI adalah dua organisasi pemuda yang mempelopori diselenggarakannya KONGGRES PEMUDA I dan KONGGRES PEMUDA II.

KONGGRES PEMUDA I

Diselenggarakan pada tanggal 30 April – 2 Mei 1926, di Jakarta, dan diketuai oleh Muhammad Tabrani dengan dihadiri beberapa tokoh pemuda, dengan dua keputusan penting, yaitu :

1.      semua perkumpulan pemuda bersatu dalam wadah organisasi “Pemuda Indonesia”

2.      mempersiapkan pelaksanaan Konggres Pemuda II

Seusai Konggres Pemuda I, para pemuda semakin menyadari bahwa perjuangan kemerdekaan Indonesia hanya akan dicapai melelui.ersatuan. Pada tahun 1928 alam pikiran pemuda Indonesia sudah mulai dipenuhi oleh jiwa persatuan, rasa bangga dan rasa memiliki cita cita yang tinggi, yaitu Indonesia merdeka

KONGGRES   PEMUDA  II

Diselenggarakan pada tanggal 27 – 28 Oktober 1928 di Jakarta, tepatnya di Jalan Kramat Raya no 106 di gedung “Indonesische Clubgebouw” dan diketuai oleh Sugondo Joyo Puspito dengan dihadiri oleh :

1.      Wakil wakil dari organisasi pemuda

2.      Wakil wakil dari partai Budi Utomo (BU), Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Sarekat Islam (PSI)

3.      Pejabat pejabat kolonial Hindia Belanda

Tujuan diselenggarakannya Konggres Pemuda II adalah :

1.      hendak melahirkan cita cita semua perkumpulan  pemuda Indonesia

2.      membicarakan masalah masalah tentang pergerakan pemuda Indonesia

3.      memperkuat perasaan kebangsaan Indonesia dan memperteguh persatuan Indonesia

Keputusan penting Konggres Pemuda II adalah :

1.      di ikrarkannya Sumpah Pemuda

2.      semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu dengan nama “Indonesia  Muda”

                                          

PENTING Dalam konggres Pemuda II, sebelum dikrarkannya Sumpah Pemuda, telah diperdengarkan lagu Indonesia Raya karya WR Supratman, yang nanti menjadi lagu kebangsaan Indonesia

                         

                                                                                           

3.      Peranan   Pers  Dan  Perana  Wanita Dalam  Pergerakan Nasional

1.      Peranan   Pers Dalam  Pergerakan  Nasional

Sebelum munculnya Kebangkitan Nasional 20 Mei 1908, hamper diseluruh kota besar di Indonesia telah memiliki surat kabar sendiri yang pada umumnya berbahasa melayu, misalnya :

1.      Pewarta Surabaya, Pemberitaan Betawi, Sinar Jawa dan Benteng Pagi di pulau Jawa

2.      Pemberitaan Aceh, Cahaya Sumatra, Sinar Sumatra di pulau Sumatra

3.      Pewarta Borneo di pulau Kalimantan

4.      Pewarta Menado di pulau Sulawesi

Perkembangan pers di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari penjajahan Belanda, tentunya pada saat itu belum ada kebebasan pers, setiap pembertitaan yang bersifat menentang pemerintah kolonial  Belanda penerbitannya langsung dilarang dan pemimpinnya ditangkap. Para pemimpin Indonesia yang juga sekaligus pemimpin surat kabar, dalam usaha memasyarakatkan cita cita kemerdekaan nasional terpaksa harus keluar masuk penjara karena dianggap telah melakukan kejahatan pers.

Walaupun mendapat pengawasan yang. super ketat dari pemerintah Belanda, namun pers nasional terus berkembang sejalan dengan berkobarnya semangat kebangkitan nasional sebagai penyebar cita cita kemerdekaan,Beberapa Pers yang terbit dibawah pimpinan para tokoh perintis  pejuang kemerdekaan antara lain :

1.      De Express, dibawah pimpinan dr. Ciptomangunkusumo

2.      Suara Umum, dibawah pimpinan Tohir Cindarbumi

3.      Benih Merdeka, dibawah pimpinan Moh.Yunus dan O K  Ozir

4.      Oetoesan Indonesia dibawah pimpinan HOS Ckroaminoto

Selain itu ada pula surat kabar yang khusus membawa buah pikiran Ir Sukarno dan Drs. Moh Hatta, yaitu :

1.      Pikiran Rakyat

2.      Serikat Indonersia Muda

3.      Daulat Rakyat

4.      Penyebar Semangat

Diantara majalah majalah atau pers yang terbit, yang memiliki pengaruh sangat besar dalam pergerakan Nasional adalah “Indonesia Merdeka” yang diterbitklan oleh Perhimpunan Indonesia di negri Belanda. Majalah ini ditulis dalam bahasa Belanda dan bahasa Melayu.

Dengan demikian kita dapat mengambil kesimpulan bahwa peran pers dalam pergerakan nasional adalah “ sebagai penyeru agar rakyat Indonesia bangkit dan bersatu padu untuk menghadapi imperialisme, kolonialisme dan kapitalisme Belanda.

2.      Peranan Wanita  Dalam   Pergerakan  Nasional

Selain gerakan sosial, kebudayaan dan politik, pergerakan nasional juga ditandai dengan bangkitnya wanita Indonesia untuk turut serta aktif menyumbangkan tenaga dan pikirannya bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia. Gerakan Wanita Indonesia ini pada dasarnya tujuannya adalah untuk “mengangkat harkat dan derajat wanita Indonesia dari belenggu penjajahan dan adat istiadat yang kolot”. Tokoh tokoh pergerakan Nasional  dari kalangan wanita di Indonesia menghendaki adanya emansipasi. Tokoh yang dianggap sebagai perintis gerakan wanita di Indonesia adalah R A  Kartini  dan R 

                                     

 

Perkumpulan wanita yang  muncul pada masa pergerakan nasional adalah :

1.      Perkumpulan Kartini Found di Semarang

2.      Putri Mardika di Semarang

3.      Maju Kemuliaan di Bnadung

4.      Wanita Rukun Sentosa di Malang

5.      Budi Wanita di Solo

6.      Kerajinan Amal Setia di Kota Gadang

7.      Serikat Kaum Ibu Sumatra di Bukit Tinggi

Perkumpulan-perkumpulan wanita inilah yang nanti memprakarsai diselenggarakannya Konggres Perempuan Indonesia pada tanggal 22 Desember 1928 dengan keputusan “membentuk Perserikatan Perempuan Indonesia (PPI)”.

Sejak terjadinya Konggres Wanita itulah, kesadaran wanita Indonesia untuk meningkatkan martabatnya menjadi semakin besar dan mereka juga terus ikut berjuang untuk mencapai Indonesia Merdeka. Sampai sekarang hari bersejarah terselenggaranya Konggres Wanita di Indonesia kita peringati sebagai  “Hari Ibu”.

http://widhisejarahblog.blogspot.com/2013/10/proses-terbentuknya-kesadaran-nasional_17.html

Read More