Sejarah Belanda

Abad Pertengahan.
Daerah yang sekarang ini disebut Belanda terdiri dari sekelompok daerah pemerintahan para hertog yang otonom (Geire, Brabant) dan wilayah yang diperintah oleh para graf (Holland dan Zeeland) serta daerah keuskupan Ultrech. Di bawah pemerintahan Karel V (1500 – 1558) daerah-daerah itu dipersatukan dengan Belgia dan Luksemburg dan disebut “Tanah-tanah Rendah”, yang waktu itu merupakan bagian dari Kerajaan besar Bourgondia Habsburg (= Spanyol).
Negara Belanda Merdeka pertama didirikan tahun 1568, ketika beberapa daerah Belanda Utara memberontak kepada Phillips II, Raja Spanyol (yakni tuan tanah Bourgondia Habsburg). Perjuangan kemerdekaan ini dipimpin oleh Pangeran Willem Van Orange (1533-1584) yang disebut juga Bapak Tanah Air. Itulah permulaan Perang Kemerdekaan 80 tahun.

Willem Van Orange - Pahlawan Kemerdekaan Belanda

Dalam perdamaian Munster tahun 1648 Republik Persatuan Tujuh Wilayah Belanda diakui sebagai Negara Merdeka. Dalam abad itu juga pedagang-pedagang Belanda mendirikan pos-pos perdagangan di seluruh dunia. Perluasan perdagangan dan pelayaran yang pesat ini disebut Zaman Keemasan.
Perusahaan Dagang yang terkenal adalah

1. Verenigde Oostindische Compagnie (Kompeni Hindia Timur untuk perdagangan Timur Jauh). Lebih dikenal di Nusantara sebagai VOC, sementara masyarakat Internasional menyebutnya Dutch East India Company.
2. Westindische Compagnie (Kompeni Hinda Barat untuk perdagangan di Afrika dan Amerika dan untuk mengurus Amsterdam Baru yang sekarang menjadi New York).

Hingga terjadinya Revolusi Perancis, Belanda tetaplah sebuah Negara merdeka. Namun tahun 1795 Belanda menjadi satelit negara Perancis Raya. Dan akhirnya, pada tahun 1810 Kaisar Napoleon dari Perancis menjadikan negara Belanda sebagai jajahan Prancis (bertepatan dengan masa Gubernur Jendral Daendels di Hindia Belanda).
Pendudukan Prancis berakhir tahun 1814, Kerajaan Belanda berdiri kembali dengan wilayah meliputi Netherlands sekarang, Belgia dan Luxemburg. Raja yang pertama adalah Willem I – Pangeran Orange dari Nassau – putra Willem V, Walinegeri Belanda yang terakhir. Raja itu akhirnya menjadi hertog besar Luxemburg yang membentuk satu UNI dengan Belanda berdasarkan undang-undang Sali yang berlaku hingga tahun 1890.
Dalam undang-undang dasar Kerajaan tahun 1814 ditentukan bahwa Raja-lah yang memerintah dan bahwa para menteri bertanggungjawab kepada raja. Amandemen undang-undang tahun 1848 – Raja dinyatakan tidak dapat diganggu gugat, para menteri untuk selanjutnya bertanggung-jawab kepada perwakilan rakyat yang dipilih melalui pemilu. Undang-undang dasar baru itu merupakan dasar bagi bentuk pemerintahan kerajaan konstitusional dengan sistem parlementer.

Simbol Kerajaan Belanda

Setelah negeri-negeri Belanda Selatan (atau disebut Belgia) secara definitif merdeka pada tahun 1839, Kerajaan Belanda memperoleh bentuknya yang sekarang.
Sistem pewarisan dengan garis keturunan laki-laki berakhir pada tahun 1890 setelah Raja Willem III mangkat. Penggantinya adalah Ratu Wilhelmina (1880 – 1962) yang diangkat pada usia 10 tahun sebagai Ratu Belanda di bawah perwalian ibunya, Seri Ratu Emma. Tahun 1898 perwalian berakhir.
Selama PD I (1914 – 1918) Negeri Belanda berusaha menjadi tetap netral. Namun pada PD II meski berusaha untuk tetap netral, Jerman tetap merangsek dan menguasai Belanda tahun 1940 – 1945. Pada masa pendudukan Jerman, Ratu Wilhelmina mengungsi ke Inggris dan kembali setelah perang.
Kedudukan Ratu Belanda diserahkan oleh Wihelmina kepada putrinya, Ratu Juliana, pada tahun 1948. Selanjutnya, Sri Ratu Juliana menyerahkan pemerintahan kepada putrinya, Ratu Beatrix pada tanggal 30 April 1980.
Kerajaan Belanda tidak memiliki banyak Negara jajahan. Setelah PD II, Nederlandsch Indie atau Indonesia memerdekakan diri dan diakui oleh Belanda dalam KMB (1949). Suriname dan kepulauan Antillen Belanda di kawasan Karibia tahun 1954 berubah status menjadi Negara Persemakmuran Belanda. Akhirnya, pada 25 Nopember 1975 Suriname menjadi republik yang merdeka. Sementara itu Aruba menadi Negara persemakmuran pada 1 Januari 1986.

Read More

Awal Mula Kedatangan Jepang ke Indonesia

 

 Tanggal 1 Maret 1942, tentara Jepang berhasil mendaratkan pasukannya di pulau Jawa di tiga tempat sekaligus, yaitu teluk Banten, Eretan Wetan (Jawa Barat), dan Kranggan (Jawa Tengah). Keadaan ini memaksa Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tjarda Van Starkenborgh Stachouwer, menyerah tanpa syarat terhadap tentara Jepang pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura dalam sebuah pertemuan di Kalijati tanggal 8 Maret 1942. Pertemuan ini mengakhiri kekuasaan kolonial Belanda dan menempatkan Jepang sebagai penguasa baru atas Indonesia. Hak-hak kekuasaan ini memungkinkan Jepang membagi wilayah Indonesia dalam tiga komando, yaitu tentara ke-16 di pulau Jawa dan Madura yang berpusat di Batavia, tentara ke-25 di Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi dan armada selatan ke-2 di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua Barat yang berpusat di Makassar.

Tentara angkatan ke-16 pimpinan Letnan Jenderal Hitoshi Imamura diberikan mandat untuk memegang kekuasaan di wilayah Jawa. Pada umumnya Jawa dianggap sebagai daerah yang secara politik paling maju namun secara ekonomi kurang penting, sumber dayanya yang utama adalah manusia. Hal ini memang sangat dibutuhkan oleh Jepang, mengingat niat awal mereka untuk menduduki kawasan Asia Tenggara adalah membangun Kawasan Persemakmuran Bersama Asia Raya.

Pada awal kedatangannya Jepang disambut baik oleh orang-orang Jawa yang beranggapan bahwa kedatangan tentara Jepang sesuai dengan ramalan Joyoboyo. Oleh sebab itu, ketika tentara Jepang mendirikan pemerintahan militernya orang-orang Jawa menerimanya dengan sukarela. Di samping itu, bagian propaganda (Sendenbu)[6] Jepang telah pula melakukan aksinya dengan pelbagai macam pendekatan terhadap rakyat, diantaranya; mendirikan Gerakan Tiga A dengan slogannya yang terkenal: Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, Jepang Saudara Asia; mengangkat orang-orang pribumi dalam pelbagai pemerintahan yang prinsip turun-temurunnya dihapuskan; menetapkan wilayah-wilayah voorstenlanden sebagai kochi (daerah istimewa). Maksudnya agar tentara Jepang yang mendirikan pemerintah militernya dapat diterima oleh penduduk pribumi. Tujuan utama pendudukan Jepang di Jawa adalah menyusun dan mengarahkan kembali perekonomian peninggalan pemerintah Hindia Belanda dalam rangka menopang upaya perang Jepang dan rencana-rencananya bagi ekonomi jangka panjang terhadap Asia Timur dan Tenggara. Tujuan utama ini mengarahkan kebijakan-kebijakan pemerintah militer untuk menghapuskan pengaruh-pengaruh barat di kalangan rakyat Jawa dan memobilisasi rakyat Jawa demi kemenangan Jepang dalam perang Asia Timur Raya.

Sejak membentuk pemerintahan militernya, Jepang membuat banyak sekali perubahan dalam bidang pemerintahan. Perubahan tersebut terjadi di tingkat atas maupun di tingkat bawah. Tanggal 1 Agustus 1942, saat dikeluarkannya undang-undang perubahan tata pemerintahan di Jawa, Jepang menetapkan bahwa seluruh daerah di Jawa dibagi menjadi Syu, Si, Ken, Gun, Son, dan Ku, kecuali Surakarta dan Yogyakarta yang ditetapkan sebagai kooti (kerajaan) dan Batavia sebagai Tokubetsu Si (ibukota pemerintah militer). Pembagian pulau Jawa atas provinsi-provinsi juga dihapuskan.

Sejarah Jepang masuk ke Indonesia, khususnya ketika menduduki Pulau Jawa tahun 1942-1945 telah membawa banyak perubahan yang sangat berarti bagi perkembangan Jawa di masa berikutnya. Periode ini merupakan salah satu bagian dari perjalanan penting sejarah besar bangsa ini untuk melangkah ke masa depan. Masa ini telah terjadi berbagai perubahan yang mendasar pada alam sendi-sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Masa pendudukan Jepang di Indonesia selama tiga setengah tahun tersebut sering dipandang sebagai masa yang singkat tetapi akibat yang diterima oleh masyarakat sebanding dengan masa penjajahan Belanda sebelumnya dengan jangka waktu yang lebih lama.

Read More